"Memang cara yang ideal bukan pengendalian dengan cara itu (pelarangan di tol). Harus yang clear misalnya mobil pribadi nggak boleh itu kan jelas hitam putih. Kalau abu-abu gini kan, wilayah ini wilayah itu, jalan tol potensi ramainya tinggi," papar Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2014).
Bambang mengatakan, dirinya jufa menyesalkan Kementerian ESDM tidak bisa menjaga kuota BBM subsidi tahun ini sebesar 46 juta kilo liter (KL) tidak bisa dijaga, dan diperkirakan tetap akan jebol. Padahal saat pembahasan APBN Perubahan 2014, Kementerian ESDM ikut menetapkan kuota BBM subsidi diturunkan menjadi 46 juta KL.
"Waktu APBN-P, Pertamina dan Kementerian ESDM yang persentasi sendiri bahwa kebijakannya ini sehingga bisa 46 juta KL. Kenapa tahu-tahu bisa muncul 1,3 juta KL akan lewat," ujar Bambang.
Artinya menurut Bambang, ada kelemahan dari program yang direncanakan sebelumnya. Ia menilai banyak risiko yang tidak masuk dalam hitungan kuota BBM 46 juta KL. "Berarti kan ada sesuatu yang tadinya tidak dihitung," tegasnya.
Menurut Bambang, kesepakatan dengan DPR untuk mengunci kuota BBM subsidi tidak masalah. Karena hal tersebut yang seharusnya membuat program dijalankan dengan disiplin.
"Itu kesepakatan dengan DPR. Memang seharusnya disiplin kita," sebut Bambang.
(mkl/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
Anda sedang membaca artikel tentang
Wamenkeu Kritik Penghapusan Bensin Premium di Jalan Tol
Dengan url
http://personalproblemsother.blogspot.com/2014/09/wamenkeu-kritik-penghapusan-bensin.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Wamenkeu Kritik Penghapusan Bensin Premium di Jalan Tol
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Wamenkeu Kritik Penghapusan Bensin Premium di Jalan Tol
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar