Jokowi Akan Teken Aturan Wajib 'Celengan' untuk Industri Sawit

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan aturan baru terkait bea keluar (BK) atau 'pajak' ekspor produk sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya. Pemerintah berencana memungut US$ 50 per ton untuk CPO dan US$ 30 untuk produk turunan CPO dalam setiap pengenaan BK ekspor produk sawit.

"Oh besok akan diparaf, besok rampung dan lusa akan dibawa ke presiden," kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil di Komplek Istana, Selasa (14/4/2015)

Dana pungutan akan disimpan di dalam 'celengan' khusus atau yang disebut CPO Supporting Fund (CSF) untuk membantu industri sawit, yang dipungut dari eksportir. Pengelolaannya akan di bawah badan khusus atau Badan Layanan Umum (BLU) di bawah kementerian teknis dan uangnya tak masuk ke APBN. Potensinya penerimaannya sangat besar untuk menopang industri sawit di dalam negeri.

"Cukup besar, karena dana itu bisa digunakan untuk pertama, program ini akan meningkatkan harga CPO dan akan meningkatkan harga Tandan Buah Segar (TBS). kemudian dana yang terkumpul akan digunakan untuk replanting," kata Sofyan.

Ia kembali menegaskan bahwa pemanfaatan dana ini antara lain untuk mendukung penggunaan biofuel atau bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel sebanyak 15% untuk setiap 1 liter BBM solar.

"Dana ini tak termasuk cukai, ini PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang akan digunakan untuk kepentingan itu," katanya.

Mekanismenya dari ketentuan ini yaitu ketika CPO internasional di bawah US$ 750 per ton, maka pungutan US$ 50/ton langsung diberlakukan. Sementara itu, Bea Keluar (BK) yang dikenakan tetap 0% atau ditiadakan.

Sedangkan ketika harga CPO di atas US$ 750 per ton maka dikenakan BK sebesar tarif yang diberlakukan. Namun dari BK tersebut, sebesar US$ 50 per ton akan ditarik ke dalam dana CSF.

(hen/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.26 | 0 komentar | Read More

Pemerintah Targetkan RI Swasembada Garam di 2015

Jakarta -Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan produksi garam di 2015 hingga 4 juta ton.

Target ini bakal jauh lebih besar dari capaian produksi garam di 2014 yang hanya 2,5 juta ton. Sebanyak 300.000 ton diproduksi oleh BUMN PT Garam.

Secara total kebutuhan garam nasional di 2014 sebesar 4 juta ton, mencakup 2,2 juta ton garam industri dan 1,8 juta ton untuk garam konsumsi rumah tangga.

"Masalah garam kita tidak boleh pesimistis," tegas Dirjen KP3K KKP Sudirman Saad saat diskusi di Hotel Pullman, Kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (31/03/2015).

Sudirman menegaskan akan melakukan berbagai macam cara untuk mencapai swasembada garam tahun ini. Pihaknya sudah mulai mendata beberapa lahan garam potensial yang akan digenjot produksinya untuk mencapai swasembada garam.

"Paling lambat hari Jumat depan harus data 10.000 hektar ada di mana. Lengkap dengan profil 10.000 hektar itu di mana dan seperti apa," imbuhnya.

Menurut Saad jalan satu-satunya yang bisa dilakukan untuk menggenjot produk garam adalah dengan metode geomembran. Sistem ini sudah berhasil dilakukan berbagai negara seperti Kamboja, Vietnam hingga Australia. Kemudian yang tidak kalah penting lainnya adalah menjamin harga garam yang cukup ideal di tingkat petani garam.

"Kenapa garam kita masih rendah? Karena tidak ada kepastian harga, kalau ada kepastian harga bagus dia pasti akan panen. Kamboja dan Vietnam telah sukses menggunakan geomembran ditambah sinar matahari. Jangan lagi kita berpikir jalan pintas, kita impor lebih murah, pada akhirnya kita menjadi negara yang tidak mandiri dan tidak berdaulat," jelasnya.

(wij/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.26 | 0 komentar | Read More

MenPAN: Tak Ada Rencana Hapus Uang Pensiun PNS

Bandung -Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yudhi Chrisnandi, menegaskan pemerintah tetap akan memberikan uang pensiun kepada para abdi negara. Ini untuk mengklarifikasi isu yang beredar di masyarakat soal penghapusan uang pensiun PNS.

"Itu (penghapusan uang pensiun) isu yang spekulatif . Tidak ada kebijakan pemerintah untuk menghapus (dana) pensiun PNS. Apalagi isunya hal inj disampaikan oleh Bapak Presiden (Joko Widodo/Jokowi)," kata Yudhi Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Selasa (24/3/2015).

Menurut Yudhi, Presiden Jokowi sama sekali belum pernah menyampaikan informasi terkait penghapusan uang pensiun PNS tersebut, seperti yang beredar.

"Bapak Presiden sama sekali tidak pernah menyampaikan apapun yang terkait dengan pensiun PNS dan presiden tidak punya rencana untuk menghapuskan pensiun PNS," jelasnya.

Yudhi menambahkan, kabar yang berkembang di masyarakat saat ini sudah menyesatkan. Informasi itu, tambah Yudhi, makin menyebar melalui media-media sosial dan pesan berantai.

"Jadi ini adalah isu yang berkembang, ini menyesatkan. Bukan disampaikan pemerintah apalagi meng-quote katanya disampaikan presiden. Menyebar di BBM (BlackBerry Messenger), Twitter, di mana-mana," katanya.

Pemerintah, kata Yudhi, belum pernah merumuskan untuk menghapus dana pensiun PNS. Yudi memastikan PNS masih akan tetap mendapat uang pensiun.

"Saya merupakan pembantu presiden yang membantu tugas kepengurusan kebijakan kepegawaian termasuk di dalamnya masalah pensiun. Kami tidak terpikir dan belum ada rumusannya sehingga kami pastikan PNS tetap dapat hak pensiun," ujarnya.

Sebelumnya, pihak KemenPAN-RB memang tidak pernah mengatakan akan menghapus uang pensiun PNS. Rencana yang ada saat ini adalah mengubah cara pemberian uang pensiun PNS, dari yang selama ini diberikan secara bulanan, menjadi diberikan dengan jumlah besar di muka.

Untuk informasi soal rencana pengubahan pemberian uang pensiun PNS, bisa cek di sini.

(ang/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.26 | 0 komentar | Read More

Laba BSD Lompat 42% Jadi Rp 3,8 Triliun

Jakarta -PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSD) membukukan kenaikan laba bersih hingga 42% di akhir 2014, menjadi Rp 3,82 triliun dari sebelumnya Rp 2,69 triliun. Lonjakan laba ini berkat penjualan proyek-proyek properti terutama di segmen residensial dan komersial.

"Permintaan akan produk-produk properti kami makin menguat. Hal tersebut dikarenakan konsumen kami tidak hanya puas dengan kenaikan nilai investasinya, tapi juga dengan kualitas proyek-proyek kami serta lengkapnya fasilitas dan infrastruktur yang kami sediakan," kata Direktur dan Corporate Secretary BSD Hermawan Wijaya dalam siarang pers, Selasa (17/3/2015).

Sepanjang 2014, perusahaan Grup Sinar Mas ini membukukan pendapatan Rp 5,57 triliun. Sementara aset emiten berkode BSDE ini tumbuh 25% menjadi Rp 28,13 triliun dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 22,57 triliun.

BSD juga membukukan pertumbuhan utang jangka pendek sebesar 20% menjadi Rp 5,33 triliun. Namun kenaikan tersebut tidak memberikan perubahan signifikan pada rasio leverage.

Sedangkan utang jangka panjang turun 8% menjadi Rp 4,33 triliun di 2014, dibanding tahun 2013 yakni Rp 4,72 triliun.

"Kami akan melanjutkan pertumbuhan positif di tahun-tahun mendatang melalui pembukaan proyek-proyek baru baik itu BSD City maupun proyek-proyek di luar Jawa," katanya.

Atas naiknya laba maka laba per saham BSD tercatat Rp 211,31 per lembar, tumbuh 37% dibandingkan periode yang sama tahun 2013 yakni Rp 153,82 per lembar.

"Tahun 2015 kami menargetkan pertumbuhan laba 10-15% untuk mengukuhkan diri sebagai pengembang terbaik di Indonesia," tutup Hermawan.

(ang/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.26 | 0 komentar | Read More

Jokowi Siapkan Insentif Pajak untuk Perusahaan Asing

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan insentif pajak kepada perusahaan penanaman modal asing (PMA) asalkan dividen (keuntungan) diinvestasikan kembali ke Indonesia. Hal ini untuk mencegah repatriasi atau kembalinya modal besar-besaran pada periode tertentu yang kerap mengguncang kurs rupiah terhadap dolar AS.

"Akan memberikan tax incentive (insentif pajak) kepada perusahaan asing yang menanamkan kembali dividennya di Indonesia. Bulan ini akan dikeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) dalam bentuk tax incentive," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil usai rapat dengan Presiden Jokowi bersama BI dan OJK di Kantor Presiden, Komplek Istana, Jakarta, Selasa (10/3/2015)

Ia mengatakan selama ini PMA setelah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan, maka dividen dibagikan kemudian dikembalikan ke negara asal atau perusahaan induk. Pada saat proses pengembalian ini lah terjadi kebutuhan dolar yang besar, sehingga berdampak pada kurs rupiah.

"Kita berikan insentif supaya dividen bertahan di dalam negeri. Kemudian iklim pasar modal supaya perusahaan mempercepat go public, itu akan masuk investasi untuk menutup defisit current account (transaksi berjalan)," kata Sofyan.

Sofyan mengatakan potensi re-investasi dari kebijakan insentif pajak ini cukup besar. Hal ini untuk mencegah PMA membayar dividen kepada pemilik saham di luar negeri.

"Tapi kalau ada insentif pajak di sini kemudian mereka bisa menjustifikasi ini kesempatan kalau mere-invest ini maka akan mendapatkan tax incentive," katanya.

Ia mengatakan biasanya dana keluar terjadi pada Juni-Juli yang membutuhkan dolar banyak. Periode waktu tersebut sebagai waktu pembayaran dividen bagi perushaan asing yang beroperasi di Indonesia.Next

(mkl/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.26 | 0 komentar | Read More

Kredit Macet Tinggi, KUR Dipangkas 30% dan Tak Libatkan Lagi BPD

Jakarta -Besarnya angka kredit macet alias non performing loan (NPL) pada program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2014, membuat pemerintah memangkas penyaluran KUR di 2015. Tahun lalu tingkat kredit macet mencapai 4,2%.

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menyatakan, target penyaluran KUR tahun ini hanya Rp 20 trilun atau berkurang 30% dari tahun lalu yang mencapai Rp 30 triliun.

"NPL kemarin kan besar. Sekarang makanya difokuskan (Rp 20 triliun)," kata Puspayoga usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3/2015).

Untuk menekan kredit macet tersebut, pihaknya juga mengubah pola pendistribusian penyaluran KUR. Perubahan pola terutama terkait penunjukan bank-bank pelaksana penyaluran KUR.

Ia mengatakan tahun ini, pihaknya tidak lagi melibatkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) alasannyan dari data yang dihimpun, kredit macet untuk KUR banyak terjadi BPD.

"BPD nggak dilibatkan lagi. Karena selama ini NPL-nya tinggi," tegasnya.

Saat ini, pihanya sendiri sudah menunjuk 3 Bank Pelaksana yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri.

Dengan tiga Bank ini saja ia mengaku sudah cukup memenuhi target pencairan KUR Rp 20 triliun. Ketiga bank BUMN ini telah memiliki jangkauan yang luas secara nasional sehingga dianggap cukup mumpuni untuk menggarap program KUR.

"BRI itu punya 10.000 cabang loh di Indonesia. Jadi saya pikir ini sudah cukup," katanya optimis.

(dna/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.26 | 0 komentar | Read More

Ini Hasil Kunjungan Kerja Menhub Jonan ke Ceko

Praha -Beberapa perjanjian bilateral berhasil disepakati dalam kunjungan kerja Menteri Perhubungan Ignasius Jonan selama dua hari di Republik Ceko, 22-24 Februari.

Menhub Jonan antara lain membicarakan penjajakan kerjasama RI-Ceko dalam pertemuannya dengan Menhub Dan Tok di Kementerian Perhubungan Ceko, Praha, Senin (23 Februari 2015).

Bidang-bidang yang menjadi perhatian dalam pertemuan Menhub kedua negara adalah bidang perhubungan udara serta moda transportasi massal kereta api dan tram.

Seusai pertemuan dilakukan pemarafan dua Memorandum Saling Pengertian (MoU) dan satu Perjanjian (Agreement) antara para pihak, dengan disaksikan oleh Menhub kedua negara.

Rinciannya, pemarafan MoU antara Garuda Indonesia dan Czech Airlines, MoU mengenai kerjasama perhubungan udara RI-Ceko, dan Air Services Agreement (Perjanjian Layanan Udara) oleh Direktur Perhubungan Udara dari Kementerian Perhubungan kedua negara.

MoU dan Perjanjian tersebut dinilai memiliki bobot konkrit. MoU antara Garuda Indonesia dan Czech Airlines utamanya memuat kerjasama code share antara kedua maskapai.

"Tujuannya untuk peningkatan pariwisata dan bisnis antar kedua negara," ujar Jonan. Next

(es/es)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.26 | 0 komentar | Read More

Naik Lagi, Harga Minyak Sentuh US$ 62/Barel

London -Harga minyak dunia merangkak naik. Saat ini sudah kembali ke US$ 62/barel, atau mendekati level tertingginya di tahun ini.

Kenaikan harga minyak ini karena adanya kekhawatiran ancaman terganggunya pasokan dari Timur Tengah, dan menurunnya pasokan dari Amerika Serikat (AS), karena harga yang sudah terlalu murah.

Senin kemarin, Angkatan Udara Mesir membombardir target-target ISIS di Libya. Kondisi ini mengganggu produksi minyak di negara tersebut. Di Irak juga ada ancaman dari pihak Kurdi untuk menahan ekspor minyak, bila Baghdad tidak membagi anggarannya.

"Harga minyak menemukan batas atas baru karena persepsi soal adanya risiko pasokan. Dalam jangka pendek, persepsi ini membuat harga minyak naik," demikian kata analis dari Commerzbank, Carsten Fritsch, seperti dilansir dari Reuters, Selasa (17/2/2015).

Pada hari ini, harga minyak jenis Brent naik 60 sen ke US$ 62 per barel. Brent sempat menyentuh level tertinggi di 2015, yaitu di US$ 62,57 per barel pada Senin kemarin.

Sejak pertegahan 2014 lalu hingga sekarang, harga minyak dunia telah anjlok 50%. Negara eksportir minyak dalam Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), menolak memangkas produksinya. Mereka memilih mempertahankan pangsa pasarnya melawan AS yang kaya akan shale oil.

Menurut catatan Reuters, dalam 4 pekan terakhir, harga minyak Brent lompat hampir 40%. Harga terendah Brent terjadi di 13 Januari 2015, yaitu US$ 45,19 per barel.

(dnl/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.26 | 0 komentar | Read More

Ada Trauma Kasus Korupsi, Picu Serapan Anggaran ESDM Hanya 50%

Jakarta -Anggota Komisi VII DPR mempertanyakan penyerapan anggaran 2014 Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang hanya 50% dari Rp 16 triliun. Meski demikian komisi VII tetap menyetujui anggaran ESDM 2015 sebesar Rp 14,9 triliun.

Menteri ESDM Sudirman Said mengungkapkan penyebab rendahnya anggaran di kementeriannya.

"Kami akui, penyerapan anggaran Kementerian ESDM sangat minim. Bahkan di Dirjen Migas begitu rendah (hanya 37%). Itu sebabnya kami melakukan review lebih mendalam pada direktorat ini," kata Menteri ESDM Sudirman Said dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (10/2/2015).

Sudirman mengakui, minimnya penyerapan anggaran tersebut, karena para pegawai maupun pejabat pemegang keputusan di Kementerian ESDM, takut dan ragu dalam pengambilan keputusan. Pada 2013 lalu sempat ada kasus korupsi yang melibatkan internal kementerian ESDM.

"Ini akibat kejadian yang menimpa Kementerian ESDM pada 2013 (Penyuapan, gugaan korupsi dan lainnya). Ini menimbulkan trauma cukup dalam," ungkap Sudirman.

Ia menegaskan kepada jajaran pejabat dan pegawai Kementerian ESDM, agar tidak ragu dalam pengambilan keputusan, selama keputusannya tersebut tidak ada kepentingan pribadi maupun kelompok.

"Saya sudah tegaskan, dalam pengambilan keputusan yang penting tidak ada vested interest. Saya juga minta kepada Plt Dirjen Migas Pak Wiratmaja untuk melakukan penyegaran di seluruh lapisan eselon II dan II," tambahnya.

"Intinya kalau proyeknya benar ada tidak diada-adain, proses tender dipercepat, prosesnya pengadaan dipercepat, tidak ada vested interest, maka penyerapan anggaran tahun ini bisa 100%," tegasnya.

(rrd/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.26 | 0 komentar | Read More

Minimarket Dilarang Jual Bir, Mendag Gobel: Keputusan Tak Bisa Diubah

Jakarta -Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel menegaskan, tak akan mengubah aturan larangan penjualan bir di minimarket yang diatur dalam Permendag No 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Aturan baru yang akan berlaku efektif 16 April 2015 ini dikritik, karena dianggap tak melibatkan dunia usaha dalam pembahasannya. Bahkan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta kaji ulang aturan ini.

"Ini keputusan sudah nggak bisa diubah. Peritel itu kalau perlu saya akan ajak bicara hati nuraninya. Ini menyangkut generasi muda," tegas Gobel usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2015)

Gobel beralasan, alasan kebijakan ini untuk mencegah anak-anak muda Indonesia terpengaruh dampak negatif minuman beralkohol termasuk bir, walaupun kadarnya tak lebih dari 5%.

"Kekuatan itu di SDM. Kalau SDM generasi muda kita sudah lemah. Daya pikirnya kurang, mau gimana lagi," kata Gobel.

Mantan Bos Panasonic ini menegaskan, aturan yang dibuatnya telah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah termasuk DKI Jakarta. Menurutnya, larangan ini hanya untuk minimarket, karena dekat dengan pemukiman dan sekolah termasuk tempat ibadah, sedangkan supermarket dan hipermarket masih diizinkan dengan menjual secara ketat.

"DKI sudah setuju, dia bilang ikut saja. Jadi itu berarti gubernurnya punya hati. Yang dilarang kan minimarket. Karena supermarket tak masuk di pemukiman," katanya.

Di tempat yang sama Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Srie Agustina mengatakan, adanya aturan ini pasti akan berdampak pada pihak-pihak yang dirugikan. Namun pemerintah meyakini kebijakan ini akan lebih banyak manfaatnya.

Namun Srie menegaskan setelah 16 April 2015, apabila masih ada minimarket dan pengecer maka sanksinya adalah pencabutan izin usaha. "Sanksi 3 kali teguran sampai penutupan," tegas Srie.

(hen/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.26 | 0 komentar | Read More

Rapat Sempat Tegang, Anggota DPR 'Ribut' Soal Lokasi Smelter Freeport

Jakarta -Rapat kerja antara Komisi VII DPR-RI dengan jajaran Menteri ESDM sempat diwarnai suasana menegangkan di sesi terakhir rapat yang dimulai sejak pukul 19.00 WIB ini.

Para anggota DPR sempat adu mulut, mengenai perdebatan lokasi pembangunan pabrik permurnian mineral (smelter) Freeport, ada yang mendesak harus di Papua dan sebagian yang mendesak dibangun di luar Papua.

Suasana tegang ini berawal ketika membahas kesimpulan rapat, dalam draf awal komisi VII berbunyi mendesak menteri ESDM dalam proses renegosiasi kontrak dengan Freeport Indonesia untuk tetap berpegang pada kepentingan nasional yang ditujukan dengan pembangunan smelter

"Ini rakyat Papua sudah menunggu lama kenapa nggak dibangun di Papua saja, kita kunci di situ kita bulatkan bahwa pembanguan smelter di Papua," kata Tony Wardoyo dari fraksi PDIP dengan nada datar.

Namun permintaan ini langsung disambar oleh Totok Daryanto dari PAN. "Bangun smelter ini kan kewajiban yang tercancum dalam kontrak karya, ini kewajiban membangun smelter jangan diributkan di Papua atau di Gresik," tegas Totok.

Merasa aspirasinya dimentahkan, Tony langsung angkat bicara, bahkan menyampaikan pernyataan dengan dana tinggi dan tetap ngotot.

"Provinsi Papua ini adalah kawasan yang memperoleh dampak langsung dari tambang Freeport tolong lah pakai logika yang sehat," katanya dengan nada ngototNext

(hen/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.26 | 0 komentar | Read More

Jonan Atur Tiket Pesawat Murah, Ini Tanggapan Bos AirAsia

Jakarta -Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah membuat aturan baru untuk tarif bawah tiket pesawat. Tarif batas bawah diatur 40% dari tarif batas atas. Harga tiket murah penerbangan tidak bisa melewati batas tersebut.

Presiden Direktur PT Indonesia AirAsia, Sunu Widyatmoko mengatakan, pihaknya mengikuti apa yang telah diatur oleh Menhub tersebut.

"Airasia, kita mengikuti karena kita dibina Kementerian Perhubungan. Kalau memang itu merupakan policy dari kementerian, kita siap mengikuti kapan deadlinenya. Saya baru mendapat informasi rencana dimulai 30 Januari. Kami siap mengikuti porsi dari pemerintah," jelas Suni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Sunu mengatakan, aturan baru dari Menhub ini tidak akan mengubah rencana bisnis dari maskapai yang menyatakan dirinya low cost carrier (LCC) tersebut.

"(Aturan) ini akan diikuti efektif oleh seluruh maskapai domestik di Indonesia. Kami belum melihat bagaimana kira-kira efek dari kebijakan baru tersebut, saya rasa tidak akan berubah terlalu banyak," jelas Sunu.

Sebelumnya Jonan mengatakan, tujuan aturan ini agar maskapai penerbangan tidak mengabaikan aspek keselamatan karena harga tiket yang dijual terlalu murah. Aturan ini dikeluarkan sejak 30 Desember 2014.

"Tujuannya adalah kewajaran harga tiket tersebut bisa mempertahankan unsur keselamatan dengan baik," kata Jonan.

Lanjut Jonan, dirinya tidak akan mengubah kebijakan tersebut, kecuali ada keputusan yang menyebutkan kebijakan tersebut melanggar ketentuan seperti persaingan usaha.

"Sudah ada tanda tangan, saya nggak mau ubah. Kecuali ada keputusan yang menyatakan itu melanggar," jelasnya.

Jonan menegaskan, kebijakan tersebut murni terkait keselamatan penerbangan. "Saya nggak urus bisnis. Saya urusi keselamatan dan pelayanan transportasi," terangnya.

(dnl/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.26 | 0 komentar | Read More

Makan Malam dengan Menkeu, Anggota DPR Dukung Subsidi Premium Dicabut

Jakarta -Agenda makan malam bersama antara Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dengan para anggota Komisi XI DPR-RI jadi ajang perkenalan kedua pihak.

Pertemuan informal ini sebagai 'pemanasan' sebelum pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 (APBN-P 2015). Selain perkenalan, kedua belah pihak berdiskusi soal perekonomian negara.

Kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi yang mencabut subsidi BBM premium dan menerapkan skema subsidi tetap untuk BBM solar menjadi tema yang dibahas kedua pihak. Ketua Komisi XI DPR-RI Fadel Muhammad mendukung kebijakan tersebut sepenuhnya.

"Kita dukung, tidak masalah (subsidi BBM premium) dicabut. Sudah kejadian," kata Fadel saat meninggalkan Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Selasa (13/1/2015)

Penghematan dari anggaran subsidi juga tepat dialokasikan untuk anggaran infrastruktur serta perlindungan sosial. Dua hal ini menjadi kebutuhan utama Indonesia yang sangat mendesak.

"Bagus sekali anggaran infrastrukturnya besar, subsidi dikurangi," katanya.

Mereka juga membahas soal penerimaan negara yang turun seperti turunnya penerimaan dari minyak dan gas bumi (migas) karena penurunan harga minyak dunia. Sehingga kondisi ini cukup menyulitkan pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara lebih besar. Next

(mkl/hen)

00.26 | 0 komentar | Read More

Pemerintahan Jokowi Ingin Elpiji Diganti Jaringan Gas Bumi

Jakarta -Pemerintah ingin masyarakat Indonesia tidak lagi bergantung terhadap elpiji. Untuk itu, mulai tahun ini pemerintah akan mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi.

"Makanya kita bangun infrastruktur gas bumi, supaya orang tidak bergantung dengan elpiji," ungkap Menko Perekonomian Sofyan Djalil di kantornya, Jakarta, Selasa (6/1/2014)

Sofyan menyebutkan, pemerintah akan menggunakan dana dari ruang fiskal yang tersedia Rp 230 triliun akibat berbagai kebijakan penghematan. Namun besarannya masih tengah dalam penghitungan.

"Makanya dibangun. Dialokasikan dananya cukup besar untuk infrastruktur, supaya apartemen dan rumah itu menggunakan gas alam," sebutnya.

Program ini akan berlaku jangka panjang. Pembangunannya juga dilakukan bertahap. Targetnya kota-kota besar dalam lima tahun ke depan, tersambung aliran gas bumi.

"Jadi sekarang dialokasikan dana supaya dalam 5 tahun yang akan datang banyak lagi rumah tangga yang aliran gas," jelas Sofyan.

(mkl/dnl)

00.26 | 0 komentar | Read More

Cegah Devisa 'Kabur' ke Luar Negeri, Mulai April 2015 Eksportir Wajib L/C

Jakarta -Pemerintah sedang memfinalisasi soal ketentuan wajib menggunakan fasilitas transaksi internasional Letter of Credit (L/C) kepada para eksportir. Ketentuan ini bertujuan agar devisa ekspor yang didapat para eksportir dalam negeri tercatat dan tak disimpan di luar negeri.

Malam ini, para menteri ekonomi seperti Menko Perekonomian Sofyan Djalil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojom dan lainnya menggelar rapat soal L/C di kantor kementerian perdagangan, Jakarta.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan rapat malam ini memfinalisasi rancangan peraturan menteri perdagangan (Permendag) tentang kewajiban kegiatan ekspor menggunakan fasilitas L/C.

"Itu akan dilaksanakan per tanggal 1 April 2015. Sekarang dipersiapkan peraturan menterinya dan akan ada satu kali lagi rapatnya final," kata Sofyan usai rapat di kantor Kemendag, Selasa (30/12/2014)

Ia menegaskan aturan ini akan mengatur semua produk ekspor dan komoditi dan sumber daya alam, dan mineral seperti batu bara, minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya wajib pakai L/C saat dilakukan ekspor.

"Jadi supaya kita tahu berapa yang diekspor, kemudian berapa harganya dan hasilnya harus masuk dalam devisa perbankan (dalam negeri)," katanya.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pentingnya wajib L/C bagi eksportir, tujuannya agar data-data ekspor dapat terekam dan diketahui jumlah ekspornya.Next

(mkl/hen)

00.27 | 0 komentar | Read More

Malam-malam Jokowi dan Para Menteri Rapat Bahas Anggaran, Ini Hasilnya

Jakarta -Sejumlah menteri ekonomi melakukan rapat hingga jam 11.00 WIB dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rapat tersebut membahas sejumlah anggaran yang akan dialokasikan untuk 2015.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, rapat yang dimulai sejak pukul 20.30 WIB tersebut membahas penajaman APBN Perubahan (APBN-P) 2015.

"Belum ada poin-poin yang berubah. Hanya mempersiapkan apa yang akan dibawa ke DPR nanti, sehingga Pak Presiden bisa tahu anggaran berapa untuk pertanian, PU (Pekerjaan Umum). Berapa untuk jalan dan kereta api. Itu Presiden ingin tahu," tutur Sofyan usai rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/12/2014).

Karena itu, lanjut Sofyan, dirinya membawa sejumlah menteri yang memang anggarannya difokuskan untuk tahun depan.

Menteri yang hadir antara lain, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

"Anggaran terbesar di infrastruktur. PU paling besar. Tadi juga dibahas agar defisit bisa dijaga (rendah)," jelas Sofyan.

Selain itu, Sofyan mengatakan, bakal ada penghematan anggaran yang dilakukan di sejumlah sektor. Namun Sofyan belum mengatakan rincian besaran anggarannya.

Pada kesempatan itu, Sofyan juga sempat menyinggung soal harga BBM subsidi di tengah penurunan harga minyak dunia. Menurutnya, meski harga minyak dunia turun, saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tengah melemah.

Apakah BBM subsidi akan turun? "Kita tunggu saja sampai akhir tahun. Minyak turun tapi dolar menguat," jelas Sofyan.

(dnl/dnl)

00.26 | 0 komentar | Read More

Sofyan Djalil: Proyek Tanggul 'Garuda' Raksasa Masih Mentah, Baru Gambar

Jakarta -Proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall berbentu garuda raksasa di teluk Jakarta yang dicanangkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikaji ulang oleh para menteri Joko Widodo (Jokowi). Menko Perekonomian Sofyan Djalil menilai. proyek tersebut masih sangat mentah.

"Masih sangat mentah. Giant sea wall itu baru sekedar gambar yang nice to see," ungkap Sofyan di kantornya, Jakarta, Selasa (9/12/2014)

Sofyan menuturkan, belum ada kajian yang menyeluruh soal proyek tersebut. Baik dari sisi teknis pengerjaan proyek, pengukuran struktur tanah hingga pembiayaan.

"Jadi giant sea wall bukan harga mati. Nanti kita libatkan ahli yang mengerti betul, bahwa proyek yang dibangun akan suistanable. Jangan sampai hanya baik untuk 20 tahun tapi tidak untuk seterusnya," jelas Sofyan.

Ia menambahkan, giant sea wall merupakan bentuk hilir dari keseluruhan proyek. Menurut Sofyan, hal ini belum terlalu mendesak untuk dilakukan. Karena tujuan utamanya adalah sisi hulu.

Jadi, bagaimana membuat area resapan air yang berkapasitas besar, penghijauan di wilayah bukit, pembenahan daerah aliran sungai (DAS). dan pembangunan tanggul penyangga.

"Giant sea wall itu penyelesaian hilir. Tapi hulu tengah kanan kiri kan belum," imbuhnya.

Untuk membuat kajian, pemerintah akan membentuk tim khusus. Rencana akan dilaporkan dalam waktu dekat kepada Presiden Jokowi. Kajian ditargetkan selesai dalam waktu 2 bulan.

"Review tidak lama, yang penting tim ini bekerja," tegas Sofyan.

(mkl/dnl)

00.26 | 0 komentar | Read More

Datang Pagi Berkebaya, Hari Ini Menteri Susi 'Dikeroyok' 7 Duta Besar

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berpenampilan beda hari ini. Susi datang pukul 06.00 WIB mengenakan pakaian kebaya Jawa, dan setia naik mobil dinas Toyota Royal Saloon bernomor polisi RI-39.

Masuk ke ruang kerjanya di lantai 7 Gedung Mina Bahari, kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di jalan Medan Merdeka Timur, Susi bergegas menyiapkan rapat dengan seluruh pejabat eselon I KKP. Tidak jelas apa yang dibahas, namun setidaknya Susi butuh waktu 1 jam untuk mengikuti rapat.

Usai rapat, yaitu pukul 08.00 WIB, Susi menerima kunjungan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik. Pertemuan yang dilakukan selama 1,5 jam itu menghasilkan kerjasama pengembangan sektor perikanan budidaya di Indonesia.

Norwegia memberikan dana bantuan bagi Indonesia, untuk mengembangkan sistem budidaya ikan laut atau aqua culture di salah satu kabupaten Indonesia yaitu Kabupaten Yapen, Papua Barat.

Susi menambahkan, proyek yang ditawarkan Norwegia di Kabupaten Yapen, Papua Barat adalah aqua culture atau budidaya ikan laut. Ada dua jenis ikan laut yang akan dibudidaya dengan menggunakan sistem aqua culture yaitu tuna jenis yellow fin dan baramundi.

Usai bertemu dengan Stig, Susi bergegas menuju Istana Negara untuk rapat kerja kabinet dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan dengan Jokowi hampir dilakukan 2 jam hingga pukul 12.00 WIB. Selanjutnya Susi bergegas kembali ke kantor.

Di kantor nyatanya Susi telah ditunggu rombongan 6 duta besar negara sahabat. Mereka datang sekaligus makan siang dengan mantan bos Susi Air itu.Next

(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.26 | 0 komentar | Read More

Jokowi Bisa Bikin Rupiah Terus Perkasa, Ini Syarat Guru Besar UGM

Jakarta -Pasca pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai Presiden dan Wakil Presiden kemarin, nilai tukar rupiah terhadap dolar terus menguat. Dolar turun dari level Rp 12.000. Penguatan bisa terus terjadi.

Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Adiningsih mengatakan, penguatan rupiah ke depan bergantung pada tim ekonomi Jokowi-JK.

"Rupiah menguat bergantung pada tim ekonomi, optimisme tinggi, dan manajer ekonomi bagus. Jadi secara tren akan berkelanjutan. Saya yakin karena ada kepercayaan ekonomi membaik, Indonesia lebih berpotensi," jelas Sri di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Selain itu, bila Jokowi-JK bisa memilih tim ekonomi yang solid, maka roda perekonomian dalam negeri tidak lagi berpengaruh pada menurunnya ekonomi global saat ini. "Tantangan ada, tapi tidak harus larut dalam globalisasi. jadi ekonomi bisa maju berkembang dengan menjaga stabilitas inflasi," jelasnya.

Sri yang juga teman seangkatan SMP Presiden Jokowi mengatakan, dirinya dan masyarakat punya harapan tinggi kepada Jokowi-JK. Ada semangat positif dari masyarakat, bahwa Jokowi-JK bisa memimpin Indonesia menjadi lebih maju.

Dia yakin, bila tim ekonomi Jokowi-JK bagus, bersih, dan mau bekerja keras, maka ekonomi bisa maju, meskipun pertumbuhan ekonomi Tiongkok tengah melemah saat ini.

"Jangan lupa, di ASEAN ada Kamboja dan Laos perekonomiannya naik sekitar 7%. Selain itu Malaysia dan Myanmar, tumbuh 6% ke atas. Jadi Indonesia dengan kondisi tadi bisa ciptakan ekonomi positif. Saya yakin ekonomi Indonesia tahun depan maju 6% kalau tim ekonominya bagus," ujar Sri.

(dnl/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.26 | 0 komentar | Read More

Perpisahan Sebagai Menteri, Armida Kumpulkan Para Mantan Kepala Bappenas

Jakarta -Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Armida S. Alisjahbana malam ini mengadakan perpisahan dengan para pejabat di Bappenas. Masa jabatan Armida akan berakhir sejalan selesai tugas Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) 20 Oktober mendatang.

Hadir pula dalam perpisahan mantan-mantan Kepala Bappenas mulai dari Kwik Kian Gie, Paskah Suzetta, Sumarlin, juga hadir Meutia Farida Hatta bersama suaminya Sri Edi Swasono. Acara berlangsung di Kantor Bappenas, di Taman Suropati, Jakarta Pusat.

Dalam peresmian tersebut, Armida juga meresmikan ruangan pertemuan ekslusif atau executive lounge yang merupakan ruangan yang direnovasi serta meluncurkan buku dengan judul Armida S. Alisjahbana Srikandi di Panggung Pembangunan.

Paskah Suzetta mendapat kesempatan memberikan sambutan, ia mengungkapkan penghargaannya yang sangat tinggi terhadap apa yang telah dilakukan Armida selama menimpin Bappenas yang sebelumnya dipimpin dirinya.

"Di Bappenas sudah ada dua Srikandi yakni pertama Ibu Sri Mulyani kedua Ibu Armida. Harapan saya Menteri Bappenas selanjutnya dipimpin oleh orang dalam Bappenas," kata Paskah dalam sambutannya, di acara Perpisahan Armida S. Alisjahbana, di Kantor Bappenas, Selasa (14/10/2014).

Paskah mengharapkan, Bappenas tetap menjadi lembaga setingkat Kementerian dan tidak ada lagi wacana pembubaran Bappenas beberapa tahun lalu.

"Peran Bappenas sangat penting mulai dari mengurus inflasi dan utang negara, perencanaan pembangunan infrastruktur, energi, dan penanggulangan kemiskinan," tutupnya.

(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

00.26 | 0 komentar | Read More