Yahoo Indonesia

US immigration fight jeopardizes homeland security funding

The US Senate votes Tuesday on whether to advance a controversial Republican bill that funds homeland security but rolls back President Barack Obama's immigration plan, with Democrats revolting against the measure. In December, lawmakers funded all federal departments through the end of fiscal year 2015 except for the Department of Homeland Security, which it funded only through February 27 so the new Republican-controlled Congress could put brakes on Obama's plan to shield millions of undocumented workers from deportation. The subsequent battle over DHS funding has become one of the most turbulent congressional debates of 2015, with Republicans irate over what they describe as presidential overreach, and most Democrats lining up behind Obama, who has threatened to veto the legislation. Last month, the House passed the bill funding DHS through September, but attached five riders that would strip Obama's authority to carry out his unilateral immigration action.

00.30 | 0 komentar | Read More

Walker Yakin Tottenham Masuk Empat Besar

LONDON, KOMPAS.com - Bek Tottenham Hotspur, Kyle Walker, percaya diri bila timnya akan menempati urutan empat besar musim ini di Premier League. Menurut Walker, kualitas Tottenham musim ini menjadi jaminan mampu bersaing dalam perebutan tiket ke Liga Champions, musim depan.

Spurs baru saja menelan kekalahan menyakitkan 0-3 dari West Ham United, di Stadion White Hart Lane, Minggu (6/10/2013). Kekalahan tersebut membuat Tottenham terlempar dari empat besar dan kini menduduki urutan keempat dengan selisih hanya tiga poin dari pemimpin klasemen, Arsenal.

"Sebenarnya, masih terlalu dini berbicara mengenai posisi akhir klasemen. Tetapi, jika kami mampu mempertahankan kekuatan kami, aku rasa tak ada alasan mengapa kami tidak bisa mencapai empat besar," kata Walker dilansit Daily Mirror.

"Kami membuat banyak perubahan di skuad selama musim panas. Tetapi, semua pemain yang datang mampu menyatu dengan baik bersama para pemain lain. Semua pemain saling membantu satu sama lain," lanjutnya.

"Kami telah mendatangkan kualitas seluruh skuad dan semakin kami terbiasa bermain sebagai sebuah tim, maka semakin baik hasil yang akan kami dapatkan," tutup Walker.

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis	: Okky Herman Dilaga
Editor	: Okky Herman Dilaga

00.29 | 0 komentar | Read More

Minimarket Dilarang Jual Bir, Mendag Gobel: Keputusan Tak Bisa Diubah

Jakarta -Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel menegaskan, tak akan mengubah aturan larangan penjualan bir di minimarket yang diatur dalam Permendag No 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Aturan baru yang akan berlaku efektif 16 April 2015 ini dikritik, karena dianggap tak melibatkan dunia usaha dalam pembahasannya. Bahkan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta kaji ulang aturan ini.

"Ini keputusan sudah nggak bisa diubah. Peritel itu kalau perlu saya akan ajak bicara hati nuraninya. Ini menyangkut generasi muda," tegas Gobel usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2015)

Gobel beralasan, alasan kebijakan ini untuk mencegah anak-anak muda Indonesia terpengaruh dampak negatif minuman beralkohol termasuk bir, walaupun kadarnya tak lebih dari 5%.

"Kekuatan itu di SDM. Kalau SDM generasi muda kita sudah lemah. Daya pikirnya kurang, mau gimana lagi," kata Gobel.

Mantan Bos Panasonic ini menegaskan, aturan yang dibuatnya telah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah termasuk DKI Jakarta. Menurutnya, larangan ini hanya untuk minimarket, karena dekat dengan pemukiman dan sekolah termasuk tempat ibadah, sedangkan supermarket dan hipermarket masih diizinkan dengan menjual secara ketat.

"DKI sudah setuju, dia bilang ikut saja. Jadi itu berarti gubernurnya punya hati. Yang dilarang kan minimarket. Karena supermarket tak masuk di pemukiman," katanya.

Di tempat yang sama Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Srie Agustina mengatakan, adanya aturan ini pasti akan berdampak pada pihak-pihak yang dirugikan. Namun pemerintah meyakini kebijakan ini akan lebih banyak manfaatnya.

Namun Srie menegaskan setelah 16 April 2015, apabila masih ada minimarket dan pengecer maka sanksinya adalah pencabutan izin usaha. "Sanksi 3 kali teguran sampai penutupan," tegas Srie.

(hen/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.26 | 0 komentar | Read More

Usai Diperiksa, BW: Saya Dizalimi dan Direkayasa!

Rabu, 04/02/2015 00:12 WIB

Jakarta - Wakil ketua KPK Bambang Widjojanto akhirnya ke luar dari ruang pemeriksaan di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta. Bambang yang diperiksa hampir 11 jam itu, kembali menegaskan kasusnya adalah rekayasa.

"Ada proses rekasaya dan saya sebut eksplist. Kami hormat memang begitu situasinya, dalam jawaban (pemeriksaan) saya katakan begitu," kata Bambang usai ke luar dari ruang pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (3/2/2015).

Rekayasa dimaksud adalah soal tuduhan perintah memberikan keterangan palsu kepada saksi saat Bambang masih menjadi pengacara dalam sidang Pilkada MK tahun 2010. Pihak Baresrim menggali hal itu dalam pemeriksaan yang berlangsung 13.00-23.30 WIB.

"Kami menghormati proses di sini, tapi saya merasa dizalimi dan rekayasa," ucap Bambang tak merinci detail rekayasa dimaksud.

(bal/ahy)

00.24 | 0 komentar | Read More

Mengejar 'Ikan-Ikan Licin' di Dunia Maya

Jakarta - Internet telah jadi lahan subur untuk beriklan. Namun sayangnya, iklan di ranah internet Indonesia kebanyakan datang dari luar negeri. Hal ini tentu menyulitkan pemerintah untuk mengejar pajak dari mereka.

"Soal pajak e-commerce, banyak iklan-iklan yang berseliweran tapi nggak punya PT (perusahaan) di sini. Berarti tanpa pajak. itu sebetulnya atas masukan dari industri, menurut mereka itu sebenarnya bisa jadi subyek pajak," kata Menkominfo Rudiantara di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (3/2/2015).

Lantas bagaimana cara mengenakan pajaknya jika perusahaannya tak ada di sini? "Itu masih dibicarakan dengan Menteri Keuangan. Belum tahu bentuknya seperti apa, tapi yang jelas itu subyek kepada pajak," jawab menteri.

Rudiantara sendiri belum bisa memastikan nilai pajak yang bisa dikenakan. Namun dari masukan yang diterimanya, pajak dari iklan tersebut bisa sangat signifikan besarnya. "Saya belum tahu nilainya berapa. Saya dapat masukan dari industri yang biasa bekerja di bidang periklanan," ujarnya.

"Ada orang pasang iklan, mereka tahu pasar di Indonesia besar, seperti Facebook, Yahoo, mereka itu tahu Indonesia itu pasarnya sangat besar. Dan itu iklannya dipasangnya ke luar, bayarnya ke luar, dan nggak ada subyek pajak ke Indonesia."

Menteri yang akrab disapa Chief RA ini pun menegaskan, Kementerian Kominfo tidak perlu membuat aturan seperti itu. "Karena itu dari sisi pajak, fiskal. Makanya yang rapat dengan kami itu Kemenkeu," ucapnya.

"Ini seperti megang ikan, kalau dipegang terlalu kencang mati, kalau terlalu kendor lari itu ikan. Nah sekarang itu ikan-ikannya sedang lari di dunia maya sana. Tapi jangan sampai mati juga," imbuh menteri coba berilustrasi.Next

(rou/rou)

00.05 | 0 komentar | Read More